IMG_2248

Ingin kunjung ke KPP? Beginilah cara untuk mendapatkan Antrean Online Kunjung Pajak Secara Online

by with No Comment Kunjung Pajak

Pada 1 September 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengeluarkan aturan baru terkait antrean pendaftaran pelayanan pajak, yang wajib dilakukan secara online melalui pajak.go.id. Kunjung Pajak merupakan layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia yang memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan tiket antrian pelayanan pajak secara online. Dengan Kunjung Pajak, wajib pajak dapat memesan tiket antrian secara online dan menentukan waktu kunjungan ke kantor pajak sesuai dengan jadwal yang tersedia.

Selain bisa dilaksanakan secara online, namun ada beberapa kegiatan yang masih membutuhkan tatap muka secara langsung contohnya adalah datang ke kantor pajak untuk mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan.

Berikut cara daftar antrean  online kantor pajak di kunjung.pajak.go.id yaitu:

  1. Kunjungi laman https://kunjung.pajak.go.id/
  2. Klik ‘Daftar’ pada bagian bawah halaman
  3. Isi data pada kolom identitas
  4. Lengkapi data di kolom penilaian kesehatan
  5. Pilih jenis layanan yang diperlukan dan waktu kunjungan
  6. Apabila sudah mengisi lengkap semua persyaratan untuk antrean online, tinggal menunggu ‘nomor tiket antrean’ yang akan dikirim otomatis ke alamat email pendaftar.
  7. Setelah itu, pendaftar tinggal tangkap layar nomor tiket antrean atau screenshot untuk ditunjukkan kepada petugas pelayanan pajak.

Begitupun untuk proses mendapatkan tiket antrean online melalui situs Kunjung Pajak sangatlah mudah, wajib pajak hanya perlu mengisi identitas diri dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan atau Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak, email, dan nomor telepon. Kemudian mengisi kantor tujuan dan nama kantor, layanan yang dikehendaki serta tanggal dan waktu kunjungan.

Dan pastikan juga untuk mengecek email, karna nomor antrean akan dikirimkan secara otomatis melalui email yang tercantum. Tetapi, jika terjadi kendala seperti tidak menerima email atau lupa screenshot nomor tiket antrean setelah booking tiket, wajib pajak dapat memanfaatkan fitur “Cari Tiket” yang juga terdapat pada situs Kunjung Pajak dengan cara memasukkan NIK atau Paspor atau Nomor Tiket Antrean.

Dengan adanya Kunjung Pajak dapat memudahkan para wajib pajak dalam mengurus pelaporan SPT Tahunan, membantu para wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi perpajakan, membantu para wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi terkait e-SPT, e-faktur, e-bupot, dan lain sebagainya, dan memudahkan para wajib pajak yang ingin mengadakan janji temu dengan petugas perpajakan.

Referensi

CNN Indonesia. (2021). Cara Daftar Antrean Online Kantor Pajak Kunjung.pajak.go.id. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210215145037-537-606406/cara-daftar-antrean-online-kantor-pajak-kunjungpajakgoid

Nurhidayah. (2022). Antrean Online Pelayanan Pajak Melalui Kunjung Pajak. Pajak.com.  https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/antrean-online-pelayanan-pajak-melalui-kunjung-pajak/

WhatsApp Image 2023-01-13 at 18.02.02

Kebijakan Baru untuk Wajib Pajak “NIK Menjadi NPWP”

by with No Comment NPWP

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP. Inovasi ini diresmikan pada Hari Pajak 19 Juli 2021, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 01 januari 2024. Sementara saat ini tercatat oleh Kementerian Keuangan sudah ada 52,9 juta NIK jadi NPWP.

Berdasarkan PMK tersebut, terdapat tiga format baru NPWP. Format baru NPWP ini akan berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022. Pertama, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi WP OP bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit. Ketiga, bagi Wajib Pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

Manfaat Integrasi NIK-NPWP yaitu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Memudahkan Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal. Dengan integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP akan memiliki dampak luar biasa, melampaui DJP bahkan Kemenkeu. Penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan. Integrasi nomor ini juga memungkinkan warga tidak perlu membuat NPWP lagi ketika resmi menjadi Wajib Pajak.

Dampak bagi Wajib Pajak jika tidak Validasi NIK-NPWP, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mekonsekuensi yang ditanggung bila tidak melakukan validasi NIK adalah Wajib Pajak akan kesulitan mengakses seluruh layanan pajak secara digital online, seperti e-SPT, dan lain sebagainya. Maka dari itu, validasi ini justru bisa memudahkan akses untuk layanan digital pajak.

Referensi

Kementerian Keuangan. (2022). Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP. Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Format-Baru-NPWP

Siregar. (2022). NIK sebagai NPWP dan potensi sinergi DJP DJKN.  Kementerian Keuangan.https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP DJKN.html#:~:text=03%2F2022%20tentang%20NPWP%20Bagi,penuh%20pada%20tanggal%2001%20januari

Sopiah. (2023). Jadi NPWP, Apa Punya NIK Berarti Harus Bayar Pajak?. CNBC INDONESIA. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230209154849-4-412501/jadi-npwp-apa-punya-nik-berarti-harus-bayar-pajak#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Pada%201,Keuangan%20Neilmaldrin%20Noor%20menghimbau%20agar

Widyastuti. (2023). 5 Fakta Soal NIK Menjadi NPWP Mulai Berlaku Tahun Ini. tempo.com. https://bisnis.tempo.co/read/1678223/5-fakta-soal-nik-menjadi-npwp-mulai-berlaku-tahun-ini#:~:text=Penggunaan%20NIK%20sebagai%20NPWP%20bertujuan,nomor%20pribadi%20yang%20berbeda%2Dbeda

 

 

 

Dina_E-Filing

Jutaan Wajib Pajak Sudah Melaporkan SPT Tahunan, Kebanyakan Melalui Online!

by with No Comment SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 1,9 juta wajib pajak sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022. Jumlah tersebut tercatat dari 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Februari 2023.

Ditjen Pajak juga mengatakan bahwa kebanyakan pelaporan SPT Tahunan itu dilaporkan secara online. DJP pun sudah memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) kepada 1,9 juta wajib pajak tersebut yang sudah melakukan pelaporan SPT Tahunannya.

Apabila dirincikan, terdapat sebanyak 1,8 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 2022 secara online, baik melalui e-filing, e-form, ataupun e-SPT. Lalu, ada sebanyak 62.000 wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan 2022 melalui elektronik.

Dengan demikian, banyak wajib pajak yang sudah memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh DJP yaitu dengan adanya fasilitas pelaporan SPT Tahunan secara online melalui e-filing, e-form, ataupun e-SPT. Ketiga fasilitas tersebut dapat digunakan dimana saja dan kapan saja selama masih adanya jaringan internet yang terhubung untuk mengunggahnya ke sistem DJP.

Seperti yang sudah diketahui, bagi WNI yang sudah memiliki NPWP wajib melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan tersebut sudah bisa dilakukan sejak 1 Januari 2023.

Bagi wajib pajak yang telat atau bahkan tidak melakukan pelaporan SPT pajak tahunan akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dimana bagi wajib pajak pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 , sedangkan bagi wajib pajak badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.

Jika SPT pajak tahunannya kurang bayar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Hal tersebut dihitung sejak penyampaian SPT hingga berakhir sampai tanggal pembayaran.

Denda baru dibayarkan oleh wajib pajak apabila wajib pajak sudah menerima surat tagihan pajak (STP) dari Ditjen Pajak (DJP). Namun, meski sudah membayarkan dendanya, masyarakat diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak tahunannya.

Referensi

Indraini, Anisa. (2023). Sudah 203.538 Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan, yang Belum Ditunggu!. Detik Finance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6507506/sudah-203538-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-yang-belum-ditunggu

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2023). https://pajak.go.id/

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).