omzet umkm 500 juta bebas pajak Grafik tentang keringanan pajak untuk UMKM di 2023 di Taxschool.id

Kini Omzet UMKM Rp 500 Juta Bebas Pajak

by with No Comment UMKM

Belakangan ini masyarakat mengeluh besaran pajak yang dipungut oleh pemerintah. Bahkan beredar isu bahwa pemungutan pajak akan diberlakukan pada pedagang kecil. Hal tersebut bahkan sudah sampai di telinga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pedagang kecil, seperti tukang bakso keliling tidak dikenakan pajak. Sebaliknya, pedagang kecil seperti tukang bakso tersebut diberikan banyak bantuan, seperti gas LPG bersubsidi dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Seiring adanya berita tersebut, Dirjen Pajak (DJP) mengaku akan segera memperbarui aplikasi e-form untuk mengakomodasi ketentuan omzet Rp500 juta bebas pajak bagi pelaku UMKM. DJP mengatakan juga setiap perubahan ketentuan perpajakan akan selalu diikuti dengan penyesuaian aplikasi, termasuk penyesuaian terhadap aplikasi e-form.

Untuk diketahui, berdasarkan UU PPh s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat tentang omzet senilai Rp500 juta bebas pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan skema PPh Final PP 55/2022 yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018.

Peredaran bruto yang dijadikan DPP dan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif merupakan imbalan/nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi oleh potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang masih salah paham mengenai cara menghitung pajak, seakan UMKM dikenakan pajak yang sangat besar. Padahal, nyatanya saat ini pajak yang dibebankan lebih kecil karena batas omzet UMKM yang tidak dikenakan pajak sampai dengan Rp500 juta.

Semisal, tukang bakso yang punya banyak ruko memiliki omzet sampai Rp500 juta. Jadi kalau ada 5 ruko, maka setiap rukonya Rp120 juta jadi totalnya Rp600 juta. Lalu, Rp600 juta ini dikurangi dengan Rp500 juta = Rp100 juta. Jadi, yang dikenakan pajak itu Rp100 juta dikalikan dengan 0,5 dibagi 100. Nominal tersebut yang akan menjadi pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM.

 

Referensi

Santia, Tira. (2023). Tukang Bakso Keliling Disebut Ikut Kena Pajak, Sri Mulyani: Ini Keliru!. Liputan 6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5189934/tukang-bakso-keliling-disebut-ikut-kena-pajak-sri-mulyani-ini-keliru

Sopiah, Anisa. (2023). Sri Mulyani Tegaskan Tukang Baso Gak Kena Pajak, Asalkan. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230126111252-4-408404/sri-mulyani-tegaskan-tukang-baso-gak-kena-pajak-asalkan

Wildan, Muhamad. (2023). Ada Omzet UMKM Rp 500 Juta Bebas Pajak, DJP Segera Update e-form. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/ada-omzet-umkm-rp500-juta-bebas-pajak-djp-segera-update-e-form-45811

pexels-thach-tran-723991

Berikut Daftar Jenis Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Final UMKM

by with No Comment UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) final dalam jangka waktu tertentu dan tarif PPh final dipatok sebesar 0.5%.

Namun, terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0.5%. Lebih tepatnya, terdapat 4 jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh final UMKM, berikut daftarnya.

  1. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas
  2. Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri
  3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
  4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Contoh dari pekerjaan bebas pada poin satu antara lain, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris. Selain itu, penasihat, pelatih, pengajar, penceramah, penyuluh, dan moderator juga masuk ke dalamnya.

Kemudian, olahragawan, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek perantara, petugas penjaga barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya juga termasuk ke dalam jenis pekerjaan bebas pada poin satu.

Referensi

Farman, Gallantino. (2021). Jenis-Jenis Penghasilan yang Tidak Masuk Kriteria PPh Final UMKM. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/jenis-jenis-penghasilan-yang-tidak-masuk-kriteria-pph-final-umkm-32314

Pajakku. (2020). PPh Final: Alasan Harus Bayar Pajak 0.5%. Pajakku.com. https://www.pajakku.com/read/5eafc30cc70ee2287482c5d2/PPh-Final:-Alasan-Harus-Bayar-Pajak-05-Persen

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.