Surat Keterangan Domisili (SKD) merupakan surat pernyataan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagai bukti bahwa pelapor memiliki tempat tinggal tetap di kawasan terkait.
Dalam perpajakan, SKD berfungsi sebagai identitas kependudukan yang isinya informasi negara tempat wajib pajak terdaftar atau tercatat sebagai penduduk berdasarkan administrasi perpajakan. Selain itu, surat keterangan atau SKD ini menjadi syarat wajib dan sangat dibutuhkan untuk pengurusan pajak dan izin lainnya.
Penerbitan SKD ini guna memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak dalam negeri Indonesia untuk memperoleh manfaat P3B di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. P3B atau biasa disebut Tax Treaty merupakan kanal yang berisi daftar perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara mitra.
Dalam perpajakan, terdapat Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2018 yang berisikan bahwa SKD bagi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Indonesia merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Dirjen Pajak untuk wajib pajak dalam negeri yang isinya menjelaskan bahwa wajib pajak yang dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri (Indonesia), sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Pembuatan SKD sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Bila persyaratan telah terpenuhi dan lengkap, maka kantor pajak akan memberikan SKD paling lama 5 (lima) hari kerja. Bila kantor pajak merasa persyaratan belum sempurna, maka akan diterbitkan surat penolakan SKD.
Kedua, pembuatan SKD ini bisa dilakukan juga melalui sistem online dengan mengakses situs resmi DJP laku gunakan fitur e-SKD. Bagi wajib pajak yang membuat SKD secara online akan diterbitkan SKD dalam bentuk digital, namun jika wajib pajak memerlukan bentuk fisiknya bisa didapatkan dengan cara datang ke kantor pajak untuk meminta pengesahannya.
Pembuatan e-SKD bisa digunakan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) melalui laman resmi DJP. Nantinya WPLN diharuskan mengisi formulir DGT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi untuk penerapan P3B atau Tax Treaty. Sebelum itu, Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) harus aktivasi pada e-SKD pajak terlebih dahulu dalam laman DJP.
Referensi
DDTC News. (2023). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. https://perpajakan.ddtc.co.id/p3b#:~:text=P3B%20merupakan%20kanal%20yang%20berisi,(2)%20P3B%20secara%20sekaligus.
Maulida, Rani. (2022). Cara Buat Surat Keterangan Domisili secara Online 2022. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/surat-keterangan-domisili
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2018 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
